Dalam 2 hari ini, nampaknya pasar saham menghargai disahkannya undang-undang yang karakternya gantikan beberapa undang-undang awalnya.
Walau demikian, Sukarno memandang masih ada masalah yang dapat menggerakkan sentimen negatif omnibus law pada pasar saham.
Direktur Penelitian serta Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menyorot masalah penampikan beberapa masalah omnibus law. Menurut dia, sekarang ini penting buat pemerintah untuk selalu membuat dialog serta publikasi berkaitan dengan undang-undang itu ke warga biasanya.
“Sebab masih ada banyak point yang sering polemis,” kata Nico, Selasa (6/10).
Pada umumnya, analis Royal Investium Sekuritas Janson Nasrial memandang omnibus law dapat berefek positif buat investasi periode panjang dalam negeri.
Adanya omnibus law, ia optimis dapat tingkatkan ketertarikan investor asing untuk lakukan investasi dengan cara langsung di Indonesia. Efeknya, neraca perdagangan Indonesia juga menjadi positif sebab kurangi import.
Antara ketentuan baru ini, Janson memandang yang sangat penting berkaitan penanaman modal asing lewat manufaktur ialah undang-undang berkaitan ketenagakerjaan. Menurut dia, adanya omnibus law, karena itu dapat kurangi paket pesangon yang dipandang oleh pebisnis begitu murah hati hingga memberatkannya.
Disamping itu, dapat tingkatkan investasi untuk menggerakkan pergerakan lokal mengonsumsi rumah tangga.
Hal seirama dikatakan oleh team analis Mandiri Sekuritas dalam penelitian tercatatnya.
Ini dipandang jadi tanda-tanda baik buat pengelola teritori industri sebab penyewa akan mempunyai proses yang makin gampang dalam jalinan kewenangan.
Itu sebab dalam undang-undang baru ini, ditata masalah pendirian sovereign wealth fund (SWF).
Menurut Investopedia, SWF ialah tubuh pengelola dana investasi yang dipunyai oleh negara.
Lantas, perusahaan pengelola jalan tol yakni PT Layanan Marga Tbk (JSMR). Sesaat perusahaan semen seperti PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) serta PT Jalan keluar Bangun Indonesia Tbk (SMCB).
Seperti ketentuan penentuan formula biaya service telekomunikasi oleh pemerintah, infrastruktur telekomunikasi serta akses jaringan, serta penentuan spektrum.
Berkaitan dengan formula biaya, pemerintah mempunyai wewenang untuk memutuskan harga landasan serta pagu harga layanan telekomunikasi.