Fri. Feb 26th, 2021

Sikap tidak sama diambil Konfederasi Serikat Pekerja (KSP), yang ajak anggotanya untuk selalu kerja walau tidak sepakat dengan pengesahan itu. Barisan ini pilih ajukan tuntutan Judicial Ulasan lewat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bentuk penampikan.

“Dalam tatap muka itu, pemerintah banyak terima input dari serikat pekerja/serikat buruh. Dengan proses yang sudah digerakkan ini, pemerintah sudah dengan cermat menghisap beberapa inspirasi, terutamanya dari faktor pekerja/buruh,” katanya.

Walau demikian, Pemerintah mengetahui dalam proses pengaturan RUU Cipta Kerja, ada ketidaksamaan pandangan kontroversi. Ketidaksamaan pandangan ini tentunya adalah hal yang lumrah dalam dinamika sosial serta demokrasi.

Akan tetapi, selanjutnya Pemerintah harus putuskan serta mempersiapkan draf yang akan diulas bersama-sama DPR. Di lain sisi, proses bahasan RUU Cipta Kerja di antara Pemerintah serta DPR berjalan dengan cara terbuka.

Ini ditujukan supaya publik bisa menjaga proses bahasan RUU Cipta Kerja dengan cara cermat.

“Kita sudah melihat jika proses bahasan RUU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis, demokratis serta bernilai. Pemerintah terima banyak input dari Panja DPR hingga membuahkan perkembangan rumusan ketetapan dalam cluster ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menetapkan Perancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja jadi Undang-Undang pada Senin tempo hari. Omnibus Law UU Cipta Kerja ini ditujukan untuk menyokong ekonomi Indonesia lewat investasi.

Tetapi, Beberapa ekonom malah menjelaskan kebalikannya. Bukannya jadi kebun investasi untuk menimba untung sebesar-besarnya, Executive Director at Indonesia Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita memandang Indonesia cuman bisa menjadi target pemanfaatan buat negara besar.

By Kaitlyn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!